Jakarta – Populix bersama Forum Wartawan Otomotif atau Forwot, menggelar diskusi yang membahas masa depan kendaraan listrik atau EV di Indonesia.
Panel bertajuk ‘Strategi dan Inovasi Pasar Kendaraan Listrik di Indonesia’ pada Selasa, 1 Juli 2025 di Jakarta.
Acara ini menghadirkan para narasumber dari pelaku industri kendaraan listrik, yakni BYD, Alva, serta National Battery Research Institute (NBRI).
Diskusi membahas perkembangan signifikan kendaraan listrik di Indonesia, yang kini masuk kategori Emerging EV Markets.
Namun, menurut Susan Adi Putra, Associate Head of Research for Automotive Populix, adopsi kendaraan listrik tidak terlepas dari sejumlah tantangan.
Khususnya di sisi infrastruktur pendukung dan edukasi konsumen yang baru pertama memiliki kendaraan listrik.
“Salah satu hambatan terbesar adalah terbatasnya jumlah bengkel yang mampu menangani kendaraan listrik, bahkan untuk servis non-kelistrikan,” ungkap Susan.
Menanggapi hal tersebut, William Kusuma, Head of CEO Office Alva, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan bengkel-bengkel lokal.
“Kami memastikan di setiap dealer setidaknya ada empat bengkel yang siap melayani kendaraan listrik,” katanya.
Ia juga menjelaskan saat ini sudah ada 46 bengkel yang mendukung kendaraan listrik Alva di seluruh Indonesia.
Ia berharap strategi ini bisa diikuti pelaku industri lainnya demi mempercepat penetrasi pasar EV.
Tantangan besar lainnya adalah keterbatasan akses Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Menurut riset Populix, sebanyak 63% pengguna kendaraan listrik roda empat dan 29% roda dua masih mengandalkan SPKLU.
Hal ini disebabkan waktu pengisian daya di SPKLU dinilai lebih cepat dibanding pengisian di rumah.
Evvy Kartini, Founder NBRI, menambahkan bahwa interoperabilitas baterai menjadi hal penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Saat ini tiap merek masih memiliki standar baterai dan charger sendiri,” katanya.
Menurutnya jika tanpa standarisasi, pengisian daya lintas merek akan terus menjadi kendala.
Selain interoperabilitas, ia juga menyoroti pentingnya regulasi keamanan baterai.
Meski SNI 8872 untuk baterai sudah ada sejak 2019, implementasinya belum diwajibkan, padahal terkait keselamatan pengguna.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.
Dan sekaligus mendukung target pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menciptakan mobilitas yang berkelanjutan.